Editorial MI hari ini-Pilihan sulit cabut subsidi

SETELAH harga minyak mentah dunia nyaris mencapai US$120 per barel,
tekanan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) semakin
lama semakin meningkat.

Fenomena tidak terkendali ini mau tidak mau menjadi kondisi yang
harus dihadapi. Ini menimbulkan situasi yang mencemaskan dan
menakutkan. Mencemaskan, jika harga minyak terus melewati batas yang
bisa diterima akal sehat. Menakutkan, bila nilai subsidi yang harus
ditanggung negara tidak lagi bisa ditanggung sehingga mengancam
ketahanan fiskal pemerintah.

Pemerintah memang bukannya tidak berbuat apa-apa. Menyesuaikan diri
dengan situasi yang berkembang, asumsi harga minyak mentah telah diubah
dari US$68 per barel dalam APBN 2008, menjadi US$95 per barel dalam
APBN Perubahan. Terutama setelah harga minyak melampaui US$110 per
barel. Pemerintah juga sudah menyatakan akan all out dalam membatasi konsumsi BBM untuk merespons kenaikan harga minyak mentah.

Banyak desakan agar pemerintah tidak ragu lagi untuk menyikapi
kenaikan harga minyak mentah demi mengurangi subsidi yang kian lama
kian membengkak. Banyak pula pandangan agar subsidi yang bernilai
ratusan triliun rupiah itu dialihkan saja untuk mendukung percepatan
pembangunan. Itulah eufemisme atas pernyataan agar pemerintah menaikkan
harga BBM.

Kalkulasinya, bila harga minyak mentah mencapai US$120 per barel,
kemudian bertahan atau meningkat terus hingga akhir tahun, beban
subsidi BBM sedikitnya akan mencapai Rp200 triliun. Siapa bisa menjamin
APBN-P tidak jebol menahan tekanan fiskal itu?

Sejauh ini, belum ada langkah lanjutan dari pemerintah. Beberapa
menteri anggota tim ekonomi kabinet masih mengemukakan optimisme bahwa
proyek-proyek pembangunan akan berjalan sesuai dengan rencana meskipun
kondisi perekonomian dihantui kondisi perekonomian global yang kurang
menggembirakan.

Memang yang dihadapi bukan situasi yang mudah dipecahkan. Juga,
bukan situasi yang timbul murni akibat kesalahan pemerintah. Namun,
tidak berarti para pemimpin boleh berdiam diri tanpa arah kebijakan
yang jelas dan tegas. Sebab, bila itu opsinya, situasi perekonomian
nasional akan berada dalam bahaya. Dan pertaruhannya semakin lama
semakin gawat.

Karena itu, pemerintah harus segera menentukan sikap dan mengambil
langkah yang tepat. Yang tersedia memang pilihan-pilihan sulit. Bila
tidak menaikkan harga BBM, beban subsidi semakin tidak tertahankan. Ini
setali tiga uang dengan memangkas pertumbuhan.

Sebaliknya, bila menaikkan harga BBM, sama artinya memberikan
tambahan beban bagi rakyat. Padahal, daya beli rakyat bukannya semakin
membaik, sebaliknya justru makin memburuk. Dan, ironisnya, pemerintah
pernah berjanji tidak akan menaikkan harga BBM. Terlepas dari dilema
ini, pemerintah dituntut membuat keputusan cepat, tepat, dan bermanfaat
bagi sebagian besar rakyat.

Bagi para pemimpin, adalah bijak belajar dari kesalahan masa lalu.
Menjanjikan sesuatu yang faktor penentunya lebih banyak dipengaruhi
dimensi eksternal tidak boleh lagi dilakukan. Begitu pun, seluruh
kalangan kelak harus menerima apa pun keputusan pemerintah dengan
lapang dada. Sekalipun itu terasa sangat pahit.

Uncategorized |